ASPEK-ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA SEBAGAI INDUSTRI GAYA BARU DALAM RANGKA MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA

Atje, Suherman, Sarinah

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaraan

Jl. Dipati Ukur 35 Bandung

ABSTRAK

Titik berat perekonomian dewasa ini telah beralih dari revolusi klasik pada jaman

revolusi industri dan industri abad ke 19 menuju kepada suatu era industri yang sana

sekali berbeda dan baru yang didasarkan kepada ilmu-ilmu yang baru.

Industri yang baru itu mempunyai dimensi-dimensi dan persepsi-persepsi yang

bervariasi pula. Salah satu dari industri gaya baru tersebut yang mampu

menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan memperluas kesempatan kerja

adalah industri pariwisata. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah

metode deskriptif dan empiris yaitu selain menggunakan bahan kepustakaan dan

peraturan-peraturan yang berlaku, juga mengadakan penelitian ke lapangan untuk

mengetahui sejauhmanakah sector pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja.

Meskipun industri pariwisata besar sekali andilnya bagi pemerintah dalam membuka

lapangan kerja, namun berdasarkan penelitian, masih banyak kendala-kendala yang

menghambat kelancaran dunia usaha kepariwisataan baik dari masyarakat pencari

kerja maupun dari aparat pemerintah sendiri.

LEGAL ASPECT OF LABOUR LAW IN TOURISM

DEVELOPMENT AS A NEW TYPE OF INDUSTRY

IN CREATING WORK OPPORTUNITY

ABSTRACT

Recently, Indonesia ha been at the stage of taking-off to industrialization. Now, the

emphasis of economy has changed from classical industrial revolution and industry

of the 19 th century to a new and different industry based on new knowledge. This

new knowledge has variety of dimensions and perceptions. One of the new-style

industry wichhas the capacity to create quick work opportunity is tourism industries.

This research uses the descriptive and empirical method, i.e.library, and field

research in order to find out how far the tourism sector is able to create work

opportunity. Although tourism industry has contributed large opening of work

opportunity, according to this research. There are still obstacies for the smooth

operation of tourism both for those one looking for jobs and government officials.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perekonomian pasar ayng menjalankan industrilasisasi dan dalam

negara-negara berkembang, ada perbedaan politik yang tejan tentang ekonomi makro

dan kebijaksanaan social guna menjamin tenaga kerja untuk dikerjakan secara

penuh. Ini biasanya untuk menyatakan hak abstrak yang melatarbelakangi orangperorangan

yang membutuhkan Negara untuk memelihara kebijaksanaan penuh

pada tenaga kerja guna melindungi setiap tenaga kerja dalam mencari nafkah pada

suatu jabatan yang diduduki secara bebas.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 disebutkan bahwa

tiap tenaga kerja bebas memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan

kemampuannya. Kemudian pasal ini disusul dengan pasal 5 tang berbunyi :

( 1 ) Pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja dalam kuantitas dan kualitas

yang memadai.

( 2 ) Pemerintah mengatur penyebaran tenaga kerja sedemikian rupa sehingga

memberi dorongan kearah penyevaran tenaga kerja yang efisien dan efektif.

(3 ) Pemerintah mengatur penggunaan tenaga kerja secara penuh dan produktif

untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan

prinsip “tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat”

Kedua pasal tersebut di atas merupakan pelaksnaan dan penjabaran dari pasal

(27 ) ayat ( 2 ) UUD 1945, yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini dapat diartikan

bahwa pekerjaan yang menjadi hak tiap-tiap warga negara tersebut, harus sesuai

dengan kemampuan pendidikan dan latihan kerja secara individual dan dengan

memperhatikan kebutuhan masyarakat. Hak untuk memperoleh pekerjaan tersebut

merupakan hak yang fundamental dari hokum ketenagakerjaan.

Karena tenaga kerja merupakan modal utama dalam pelaksanaan

pembangunan, maka sudah sewajarnya kalau perluasan kesempatan kerja dilakukan

secara menyeluruh pada semua sektor. Dalam hubungan ini program-program

pembangunan sektoral maupun regional perlu mengusahakan terciptanya perluasan

kesempatan kerja sebanyak mungkin.

Sekarang ini Indonesia sedang berada dalam era tinggal landas menuju kea

rah industrialisasi. Titik berat perekonomian dewasa ini telah beralih dari revolusi

klasik pada jaman revolusi industri dan industri abad ke 19 menuju kepada suatu

era industri yang sama sekali berbeda dan baru, yang didasarkan kepada ilmu-ilmu

yang baru, teknologi yang canggih dan cara berfikir yang sama sekali berbeda.

Industri yang baru ini mempunyai dimensi-dimensi dan persepsi-persepsi yang

bervariasi pula. Salah satu dari industri gaya baru tersebut yang mampu

menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja adalah

industri periwisata.

Pariwisata yang merupakan salah satu sector yang kompleks, dapat

menciptakan lapangan kerja baru yang memberi dampak positif pada tenaga kerja

seperti di hotel, motel, losmen, dusun wisata, atau tempat penginapan lainnya,

catering, restoran, kedai kopi, maskapai penerbangan biro perjalanan, angkutan laut,

angkutan darat yang usaha perjalanan lainnya, usaha cenderamata, kerajinan tangan

dan perdagangan, sector hiburan, di kantor-kantor pemerintah yang berkaitan ,

penterjemah, pramuwisata dan di lembaga-lembaga pendidikan pariwisata baik

yang formal maupun non formal. Karena itu sebagaimana yang tercantum dalam

GBHN, pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan

kerja dan kesempatan berusaha. Dalam meningkatkan pembangunan pariwisata ini,

diperlukan tenaga kerja yang trampil, terdidik dan terlatih sehingga semua bidang

yang masih ditangani oleh tenaga kerja asing pendatang dapat beralih kepanfkuan

putera-putera Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas,maka penulis merasa tertarik untuk

mengidentifikasi permasalahan pada hal=hal sebagai berikut :

1. Sejauhmana perkembangan usaha kepariwisataan di provinsi Jawa Barat

dapat menampung tenaga kerja

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan usaha

kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat

3. Usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi

hambatan-hambatan tersebut

C. Maksud dan Tujuan penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran yang jelas dari

masalah-masalah yang telah di identifikasi. Sedangkan tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mendapatkan masukan yang kelak dapat dijadikan sebagai bahan

pemikiran dalam mebuat perundang-undangan ketenagakerjaan yang pada saat ini

dirasakan banyak yang telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat

terutama dalam rangka pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila. Di samping itu

penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah

dalam menentukan langkah-langkah dan kebijaksanaan dalam mengatasi masalah

ketenagakerjaan serta dalam perencanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja

kepariwisataan dimasa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan peneltian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa banyak lapangan kerja di Provinsi jawa Barat

yang dapat diserap oleh dunia pariwisata

2. untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam usaha

pemerataan pendapatan dalam upaya mewujudkan keadilan social sesuai

dengan UUD 1945

3. Untuk memberikan masukan kepada pembuat undang-undang dalamj

masalah ketenagakerjaan

4. untuk dijadikan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya

E. Metode penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan

empiris yaitu selain menggunakan bahan kepustakaan dan peraturan-peraturan yang

berlaku, juga mengadakan penelitian ke lapangan untuk mengathui sejauhmanakah

sector pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja.

TINJAUN PUSTAKA

A. Arti dan Fungsi hukum Ketenagakerjaan

1. Pengertian hukum ketenagakerjaan

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan,

yang dimaksud dengan ketenagakerjaan itu sendiri adalah segala hal yang

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah

masa kerja. Jadi hokum ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai peraturanperaturan

yang mengatur tenaga kerja pada waktu sebelum selama dan

sesudah mas kerja..

2. Fungsi Hukum Ketenagakerjaan

Menurut Profesor Mochtar kusumaatmadja, fungsi hokum itu adalah sebagai

sarana pembaharuan masyarakat. Dalam rangka pembangunan, yang dimaksud

dengan sara pembaharuan itu adalah sebagai penyalur arah kegiatan manusia kea rah

yang diharapkan oleh pembangunan.

Sebagaimana halnya dengan hukum yang lain, hukum kertrnagakerjaan

mempunyai fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang mnyalurkan arah

kegiatan manusia kea rah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh

pembangunan ketenagakerjaan.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan

pembangunan nasional diarahkan untuk mengatur, membina dan mengawasi segala

kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja sehingga dapat terpelihara adanya

ketertiban untuk mencapai keadilan. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang

dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di biodang

ketenagakerjaan itu harus memadai dan sesuai dengan laju perkembangan

pembangunan yang semakin pesat sehingga dapat mengantisipasi tuntutan

perencanaan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan peningkatan

perlindungan tenaga kerja.

Sebagaimana menurut fungsinya sebagai sarana pembaharuan, hukum

ketenagakerjaan merubah pula cara berfikir masyarakat yang kuno kearah cara

berfikir yang modern yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembangunan

sehingga hukum ketenagakerjaan dapat berfungsi sebagai sarana yang dapat

membebaskan tenaga kerja dari perbudakan, peruluran, perhambaan, kerja paksa dan

punale sanksi, membebaskan tenaga kerja dari kehilangan pekerjaan, memberikan

kedudukan hukum yang seimbang dan kedudukan ekonomis yang layak kepada

tenaga kerja.

B. Arti dan Fungsi Industri Pariwisata

1. pengertian Industri Pariwisata

Industri pariwisata tidak sama dengan pandangan kebanyakan orang yang

beranggapan bahwa industri itu merupakan suatu bangunan pabrik dengan segala

perlengkapannya yang menggunakan mesin-mesin dalam proses produksinya.

Menurut A.G.B. Fisher1, industri pada umumnya dapat dikualifikasikan atas

tiga golongan yang penting yaitu :

– Primary industry seperti pertanian, pertambangan, peternakan, dan industri

dasar lainnya

– Secondary industry seperti manufacturing, constructions ( pembuatan

jembatan, gedung-gedung, dan perumahan lainnya )

– Tertiary industry seperti perdagangan, transportasi, akomodasi, komunikasi

dan fasilitas pelayanan lainnya

Sehubungan dengan pendapat Fisher ini, maka kepariwisataan termasuk ke

dalam kelompok Tertiary industry. Ini diperkuat dengan adanya rekomendasi dan

resolusi The United Nations Conference on International Travel and Tourism yang

diselenggarakan di Roma pada tanggal 21 Agustus-5 September 1963 yang pada

pasal 11 ayat A mengenai Tourism asa factor of economic Development yang

berbunyi : “the conference noted that tourism was important not only as source of

foreign exchange, but also as factor in the location of industry and development of

areas poor in natural resources. The influence of tourism as a TERTIERY

INDUSTRY, creating prosperity through the depelovment of communication,

transportation accommodation and other consumer services was also emphasized”

Oka A. Yoeti2 memberi rumusan industri pariwisata sebagai berikut :

“industri pariwisata adalah kumpulan dari macam-macam perusahaan yang secara

bersama menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan wisatawan pada

khususnya dan traveler pada umumnya, selama dalam perjalanannya”.

1). Oka A. Yoeti, pengantar Ilmu pariwisata, Penerbit Angkasa, Bandung, 1983 hlm. 139

2). Oka A Yoeti, op. cit, hlm. 140

Prof. V. Hunzieker dari Bern university memberi rumusan tentang industri

pariwisata sebagai berikur :

“Tourism enterprises are all business entities which, by combining various means of

production, provide goods and services of a specifically tourist nature”3

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan tidak

diketemukan istilah industri pariwisata, melainkan istilahnya adalah usaha

pariwisata. Menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan usaha pariwisata itu

adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan

atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha

lain yang terkait di bidang tersebut. Sedang yang dimaksud dengan pariwisata itu

sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk

pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang

tersebut.

2. Fungsi industri Pariwisata

Industri pariwisata selain mempunyai fungsi yang penting untuk memperluas

dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, juga mempunyai fungsi

sebagai sarana pendorong bago pembangunan daerah, memperbesar pendapatan

nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta

memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan

pembinaannya dalam rangka memperkukuh jati diri bangsa dan mempererat

persahabatan antar bangsa. Sehubungan dengan itu, perlu adanya langkah-langkah

pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan

kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan

mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata.

C. Pentingng hukum Kepariwisataan dalam industri Pariwisata

Hukum ketenagakerjaan mempunyai peranan yang sangta penting dalam

dunia kepariwisataan, sebagaimana pentingnya tenaga kerja dalam pembangunan

nasional. Oleh karena itu diperlukan adanya hokum ketenagakerjaan yang benarbenar

merupakan hokum yang hidup di dalam masyarakat ( living law ) sehingga

tidak terjadi penghisapan manusia oleh manusia yaitu penghisapan tenaga kerja yang

ekonomis lemah oleh pihak yang ekonomis kuat yang dalam hal ini adalah

pengusaha. Karena begitu pentingnya peranan tenaga kerja dalam pembangunan

nasional, maka diperlukan upaya yang lebih memadai untuk melindungi hak dan

kepentingan tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan baik untuk dirinya

sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Untuk mengatur, membina dan

mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja ini, diperlukan

adanya hokum ketenagakerjaan yang benar-benar dapat mencerminkan aspirasi

tenaga kerja itu sendiri.

3 ). ibid

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertumbuhan Usaha Kepariwisataan dan Jumlah Tenaga Kerja Yang

Terserap di Provinsi DT I Jawa Barat

Menurut catatan kantor Wilayah Departemen tenaga Kerja Provinsi Daerah

Tingkat I Jawa Barat, pada tahun 1995 terdapat 259.783 orang pencari kerja yang

terdiri dari 134.937 orang tenaga kerja laki-laki dan 124.826 orang tenaga kerja

wanita. Dari sekian banyak pencari kerja ini sebagian dapat disalurkan pada usaha

kepariwisataan.

Usaha kepariwisataan di Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat, pada tahun

1995 dapat menyerap 81.783 tenaga kerja dan pada tahun 1996 sudah mencapai

91.817 tenaga kerja. Jadi selama l tahun, jumlah tenaga kerja yang terserap pada

usaha kepariwisataan ini naik sebanyak 10. 034 orang. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL l

PENYERAPAN TENAGA KERJA USAHA KEPARIWISATAAN SEJAWA

BARAT DARI TAHUN 1990-1996

Tahun Jumlah Tenaga kerja

1990 ……………………………………………………………………. 34.757

1991 ……………………………………………………………………. 39. 467

1992 …………………………………………………………………… 42. 258

1993 ……………………………………………………………………. 51. 023

1994 ……………………………………………………………………. 70. 184

1995 ……………………………………………………………………. 81. 783

1996 ……………………………………………………………………. 91. 817

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi DT I Jabar

1. Obyek Wisata

Di Provinsi jawa Barat terdapat 321 jenis obyek wisata yang terdiri dari 170

jenis obyek wisata alam, 89 jenis obyek Wisata Budaya dan 62 jenis obyek Wisata

minat Khusus. Dari sekian banyak obyek wiasat tersebut yang paling banyak

menyerap tenaga kerja adalah yang ada di Kotamadya Bogor yaitu sebanyak 585

orang tenaga kerja, yang kemudian disusul oleh Kabupaten Subang sebanyak 565

orang tenaga kerja .

2. Pramuwisata

Tenaga kerja yang menjadi pramuwisata yang terdaftar pada Dinas Pariwisata

Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat sampai saat penelitian ini dibuat ada 390 orang

yang terdiri dari 104 orang berstatus Madya, 221 orang berstatus Muda, 56 orang

berstatus khusus dan 9 orang tidak berstatus.

3. Kolam renang, Pemancingan, Lapangan Golf

Kolam renang yang ada di provinsi Jawa Barat sampai saat penelitian ini

dibuat, menurut data dari dinas Pariwisata Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat,

dapat menyerap sebanyak 681 orang tenaga kerja, kolam pemancingan 209 orang

tenaga kerja dan lapangan golf 3412 orang tenaga kerja.

4. Bar, Biliar, Mesin Ketangkasan dan Bioskop

Bar, biliar, mesin ketangkasan dan bioskop tidak kalah pentingnya dalam

menunjang kepariwisataan. Hampir di semua kabupaten dan kotamadya yang ada di

Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat terdapat usaha-usaha ini. Oleh karena itu

banyak pula tenaga kerja yang dapat diserap dalam usaha tersebut. Menurit data

yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat, sebanyak

5.040 orang tenaga kerja dapat diserap dalam usaha-uasah bar, biliar, mesin

ketangkasan dan bioskop ini.

5. Diskotik, Karaoke, klub malam. Dan Pub

Uasah-uasah ini, di seluruh Provinsi Jawa barat dapat menyerap sebanyak

832 orang tenaga kerja. Yang paling banyak menyerap tenaga kerja dalam usahausaha

ini adalah Kabupaten Bogor yaitu sebanyak 225 orang tenaga kerja yang

kemudian disusul oleh Kotamadya Cirebon sebanyak 67 orang.

6. Biro Perjalanan umum

Sampai tahun 1997, jumlah perusahaan biro penjalanan umum yang ada di

Jawa Barat sebanyak 157 unit dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 956

orang. Ini berarti ada kenaikan sebanyak 85 unit dan 520 orang tenaga kerja jika

dibandingkan dengan tahun 1995. Pada tahun 1995 di Jawa Barat hanya terdapat 72

unit perusahaan biro perjalanan umum dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak

436 orang.

7. Usaha Akomodasi

Dalam usaha akomodasi, Jawa Barat pada periode 1996/1997 dapat

menyerap tenaga kerja sebanyak 20. 564 orang yang paling banyak menyerap tenaga

kerja adalah Kotamadya Bandung yaitu sebanyak 5. 943 orang, yang kemudian

disusul oleh Kabupaten Serang sebanyak 1.417 orang.

Pada Hotel Melati yang ada di Jawa Barat, mulai dari klasifikasi Hotel Melati I s.d

III dan non-kelas yang berjumlah 247 buah hotel Melati I,262 hotel Melati II, 218

hotel Melati III dan 258 buah hotel Melati non-kelas, dapat diserap sebanyak 10.975

tenaga kerja yang terdiri dari 8.537 orang tenaga kerja laki-laki dan 2.438 orang

tenaga kerja wanita. Untuk kelas hotel Melati dan non-kelas ini, yang paling banyak

menyerap tenaga kerja adalah kotamadya Bandung yaitu sebanyak 1.870 orang

terdiri dari 1.543 orang tenaga kerja laki-laki dan 327 orang tenaga kerja wanita.

Kemudian disusul oleh Kabupaten Bogor sebanyak 1.509 orang tenaga kerja yang

terdiri dari 1.128 orang tenaga kerja laki-laki dan 381 tenaga kerja wanita. Selain

Hotel Melati, di Jawa Barat terdapat pula hotel berbintang yang dapat menyerap

banyak tenaga kerja. Jumlah hotel berbintang tersebut ada 104 buah dengan jumlah

tenaga kerja 9.832 orang yang terdiri dari 7.428 orang tenaga kerja laki-laki dan

2.404 orang tenaga kerja wanita.

8. Pondok Wisata

Di Jawa Barat terdapat 179 unit pondok wisata dengan tenaga kerja yang

terserap sebanyak 564 orang tenaga kerja laki-laki dan wanita.

9. Penginapan Remaja

Di Jawa barat terdapat 25 unit penginapan remaja yang dapat menyerap

sebanyak 555 orang tenaga kerja yang terdiri dari 409 orang laki-laki dan 146 orang

wanita. Yang paling banyak adalah di Kotamadya bandung yaitu sebanyak 18 unit

dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 231 orang yang terdiri dari 156 pria dan

75 orang wanita. Kalau dibandingkan dengan tahun 1995, ada kenaikan sebanyak 2

unit penginapan remaja dan 26 orang tenaga kerja yang terserap.

10. Usaha Perkemahan

Di Jawa Barat terdapat 34 unit usaha perkemahan yang dapat menyerap

tenaga kerja sebanyak 160 orang tenaga kerja yang terdiri dari 150 orang laki-laki

dan 10 orang wanita. Kalau dibandingkan dengan tahun 1995, ada kenaikan

sebanyak dua unit dan 22 orang tenaga kerja yang terserap.

11. Rumah Makan/Restoran

Yang terdaftar pada Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

terdapat 3964 buah restoran/rumah makan dengan tenaga kerja yang terserap

sebanyak 18. 372 orang.

B. Hambatan-hambatan

Meskipun banyak tenaga kerja yang tertampung dalam lapangan-lapangan

usaha kepariwisataan, baik langsung maupun secara tidak langsung, namun di dalam

pelaksanaannya, terdapat pula hambatan-hambatan antara lain :

1. Masih adanya pandangan yang negative dari masyarakat tertentu kalau

bekerja pada usaha pariwisata terutama kalau bekerja di hotel

Terlalu banyak birokrasi yang harus ditempuh oleh para pengusaha kalau

mereka akan mendirikan suatu perusahaan.

3. Kurangnya tenaga yang professional di bidang kepariwisataan, merupakan

hambatan pula bagi pengusaha dalam memajukan perusahaannya karena

relevansi dan kualitas sebagian besar pendidikan masih kurang sesuai dengan

kebutuhan dunia kerja.

4. banyak tenaga kerja yang bergerak dibidang kepariwisataan belum

menguasai bahasa asing dengan baik, khususnya bahsa inggeris, sehingga

menghambat kelancaran komunikasi.

5. Kesadaran akan pentingnya pelatihan dan penghargaan terhadap hasil

pelatihan keahlian dan ketrampilan di kalangan masyarakat dan pengusaha

masih rendah, dan belum sepadannya penghargaan terhadap hasil pendidikan

formal, pelatihan dan pengalaman kerja.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari data-data hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Perkembangan usaha Kepariwisataan di Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat

sangat besar peranannya dalam menampung tenaga kerj. Dari sekian banyak

pencari kerja, sebagian dapat disalurkan pada usaha kepariwisataan.

2. Meskipun industri pariwisata besar sekali andilnya bagi pemerintah dalam

membuka lapangan kerja, namun masih banyak kendala-kendala yang

menghambat kelancaran dunia usaha kepariwisataan baik dari masyarakat

pencari kerja maupun dari aparat pemerintah sendiri.

3. Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah telah berusaha

untuk meningkatkan sumber daya manusia baik melalui jalur pendidikan

formal maupun jalur latihan kerja.

Saran

1. Diperlukan adanya koordinasi yang baik anatra para pelaku proses produksi

barang dan jasa ( pekerja, pengusaha, pemerintah ) yang berkaitan dengan

kepariwisataan.

2. Diperlukan adanya pendidikan, pembinaan, penyuluhan dan pelatihan

kepariwisataan secara berlanjut dan berkesinambungan.

3. Hendaknya pemerintah menyederhanakan birokratisasi.

sumber :

http://www.google.co.id/#hl=id&source=hp&q=JOURNAL+HUKUM+EKONOMI&oq=JOURNAL+HUKUM+EKONOMI&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=43370l54799l0l29l29l4l6l1l1l664l6808l2.1.6.4.1.5&fp=141010c178f24899&biw=1024&bih=555

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s